Advertisement
Laporan//Watimena
THE NEWS.CO.ID
NUSA TENGGARA TIMUR -Kenaikan harga dan kelangkaan beras selalu menjadi polemik yang berulang, terutama pada periode akhir dan awal tahun.
Kondisi inilah yang saat ini kembali terjadi dan dialami oleh masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
Alasan yang kerap disebut memicu persoalan tahunan ini adalah kondisi cuaca. Pemerintah pun menggelontorkan beras dari gudang Perum Bulog dengan klaim untuk menurunkan harga beras di pasar.
Namun, di Nusa Tenggara Timur, solusi itu justru dimanfaatkan oleh oknum pejabat di Bulog untuk meraup keuntungan pribadi.
Sedikitnya 1000 ton lebih beras yang digelontorkan untuk menekan harga di pasar justeru dikorupsi oknum pejabat.
Bidang Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pun saat ini tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan penyelenggaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2023 pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
Penyelidikan perkara ini telah dilakukan sejak awal bulan April 2024, dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.
Pemeriksaan saksi dilanjutkan pada hari ini, Rabu (24/4/2024), dimana salah satu saksi yang diperiksa adalah Kepala Perum Bulog Cabang Waingapu, Zulkarnaen.
Zulkarnaen yang tampak mengenakan kemeja putih itu, diperiksa penyelidik di ruang Koordinator Bidang Tipidsus.
Dalam pemeriksaan itu, Zulkarnaen membenarkan pihaknya telah melakukan sejumlah penyimpangan yang bertentangan dengan aturan Direksi Perum Bulog.
Informasi yang dihimpun media ini, menyebutkan, pada tahun 2023, Bulog Cabang Waingapu memiliki stok cadangan beras kurang lebih sebanyak 4000 ton yang disimpan dalam gudang Bulog Waingapu.
Dimana harga eceran tertinggi (HET) beras Bulog ini pada bulan Januari – Agustus 2023 sebesar Rp 8.600/kg, sedangkan untuk bulan September 2023 hingga sekarang Rp 10.250/kg.
Untuk setiap pengeluaran beras melalui mitra Bulog di tahun 2023 menggunakan sistem e-RP.
Sementara, mekanisme pengeluaran beras di Bulog adalah mitra Bulog melakukan permohonan permintaan barang kepada Kepala Cabang Bulog Waingapu.
Selanjutnya, permohonan tersebut diterima, dan didisposisi kepada Asisten Manager SCPP untuk ditindak lanjuti apabila stok masih tersedia.
Oleh Asisten Manager SCPP, apabila stok di gudang tersedia berdasarkan sistem e-RP mengeluarkan tagihan yang harus harus dibayar mitra ke bank yang ditunjuk.
Kemudian, setelah membayar di bank sesuai tagihan, mitra kembali ke Asisten Manager untuk diterbitkan Sales Order (SO) atau Order Penjualan dan Invoice by sistem e-RP.
Kenaikan harga dan kelangkaan beras selalu menjadi polemik yang berulang, terutama pada periode akhir dan awal tahun.
Kondisi inilah yang saat ini kembali terjadi dan dialami oleh masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
Alasan yang kerap disebut memicu persoalan tahunan ini adalah kondisi cuaca. Pemerintah pun menggelontorkan beras dari gudang Perum Bulog dengan klaim untuk menurunkan harga beras di pasar.
Namun, di Nusa Tenggara Timur, solusi itu justru dimanfaatkan oleh oknum pejabat di Bulog untuk meraup keuntungan pribadi.
Sedikitnya 1000 ton lebih beras yang digelontorkan untuk menekan harga di pasar justeru dikorupsi oknum pejabat.
Bidang Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pun saat ini tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan penyelenggaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2023 pada Perum Bulog Kantor Cabang Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
Penyelidikan perkara ini telah dilakukan sejak awal bulan April 2024, dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.
Pemeriksaan saksi dilanjutkan pada hari ini, Rabu (24/4/2024), dimana salah satu saksi yang diperiksa adalah Kepala Perum Bulog Cabang Waingapu, Zulkarnaen.
Zulkarnaen yang tampak mengenakan kemeja putih itu, diperiksa penyelidik di ruang Koordinator Bidang Tipidsus.
Dalam pemeriksaan itu, Zulkarnaen membenarkan pihaknya telah melakukan sejumlah penyimpangan yang bertentangan dengan aturan Direksi Perum Bulog.
Informasi yang dihimpun media ini, menyebutkan, pada tahun 2023, Bulog Cabang Waingapu memiliki stok cadangan beras kurang lebih sebanyak 4000 ton yang disimpan dalam gudang Bulog Waingapu.
Dimana harga eceran tertinggi (HET) beras Bulog ini pada bulan Januari – Agustus 2023 sebesar Rp 8.600/kg, sedangkan untuk bulan September 2023 hingga sekarang Rp 10.250/kg.
Untuk setiap pengeluaran beras melalui mitra Bulog di tahun 2023 menggunakan sistem e-RP.
Sementara, mekanisme pengeluaran beras di Bulog adalah mitra Bulog melakukan permohonan permintaan barang kepada Kepala Cabang Bulog Waingapu.
Selanjutnya, permohonan tersebut diterima, dan didisposisi kepada Asisten Manager SCPP untuk ditindak lanjuti apabila stok masih tersedia.
Oleh Asisten Manager SCPP, apabila stok di gudang tersedia berdasarkan sistem e-RP mengeluarkan tagihan yang harus harus dibayar mitra ke bank yang ditunjuk.
Kemudian, setelah membayar di bank sesuai tagihan, mitra kembali ke Asisten Manager untuk diterbitkan Sales Order (SO) atau Order Penjualan dan Invoice by sistem e-RP.
SO tersebut dibawah oleh mitra ke kepala gudang Bulog Kantor Waingapu untuk diproses dengan cara mengeluarkan beras sesuai SO, dan juga menerbitkan Dokumen Pengeluaran Barang.
Namun yang terjadi di Bulog Waingapu, permohonan oleh mitra kepada Kepala Kantor Cabang Waingapu diproses oleh Asisten Manager SCPP dengan cara menerima uang tunai dan menerbitkan SO Manual, dan tidak di-input di aplikasi e-RP karena SOP Bulog melarang menguarkan SO manual.
Selanjutnya, SO manual tersebut oleh kepala gudang diproses dengan cara mengeluarkan beras namun tidak mengeluarkan dokumen pengeluaran barang karena tidak terintegtasi di sistem e-RP.
Hal tersebut menyebabkan selisih stok beras di gudang dengan sistem e-RP dan juga selisih penyetoran.
Jumlah SO manual yang dikeluarkan oleh Asisten Manager SCPP sejak bulan September 2023 hingga Februari 2024 sebanyak 3.594 ton, 522 Kg dengan perhitungam HET di gudang Bulog sebesar Rp 10.250/kg.
Sementara, jumlah yang belum disetorkan oleh Asisten Manager SCPP tahun 2023 sebanyak 1.118 ton dengan hitungan HET 10.250/kg, sehingga jika diuangkan sebesar Rp 11.459.500.000.
Hingga saat ini belum dilakukan penyetoran, dan Asisten Manager SCPP, Rizky Kase, saat ini tidak diketahui keberadaanya.
