Bulog: Penyaluran BANPANG(Bantuan Pangan) Jokowi Bermasalah ?

Advertisement

LAPORAN//SISKA

THE NEWS.CO.ID

JAKARTA-Perum Bulog mengungkapkan, penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah provinsi DKI Jakarta belum bisa terlaksana. Penyaluran yang bermasalah adalah untuk tahap ketiga, periode Agustus-Desember 2024. 

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida memaparkan, penyaluran bantuan beras 10 kg kepada 22.004.077 keluarga penerima manfaat (KPM) tahun 2024 dilaksanakan dalam 3 tahapan. Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, ditayangkan akun Youtube Kemendagri, pada Senin, 19 Agustus 2024.

Penyaluran tahap ke satu, untuk periode Januari-Maret 2024, per 18 Agustus 2024 tercatat sudah terlaksana 99,69%. Dengan total bantuan beras yang tersalurkan 658.052 ton.

Hingga proses pelaksanaan belum terealisasi 100% karena masih ada kendala penyaluran di dua provinsi, yakni provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Menurut Rini, ada beberapa faktor dan alasan yang memicu kendala penyaluran di kedua wilayah di Timur Indonesia itu.

Penyaluran tahap ke dua, bantuan beras dilaksanakan untuk periode April-Juli 2024. Menurut Rini, sudah terealisasi 98,95% dengan total beras bantuan tersalurkan 653.188 ton.

Dilaporkan, ada 4 provinsi yang penyaluran bantuan belum selesai sepenuhnya. Yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Sedangkan untuk Tahap III periode Agustus-Desember 2024, Rini mengungkapkan, realisasi pelaksanaannya baru sekitar 70,68% dengan total beras tersalurkan 155.525 ton.

"Sebanyak 37 provinsi sudah menyalurkan. Tapi di DKI masih belum bisa menyalurkan karena belum clear pendataan. Ini terus diusahakan untuk bisa dilakukan penyaluran sebelum pekan ketiga ini berakhir. Karena penyaluran Tahap III ini berakhir di 31 Agustus 2024," kata Rini.

"Terkait dua provinsi, yakni Bengkulu dan Gorontalo sudah menyalurkan Bantuan pangan tahap III alokasi Agustus 100%," tambahnya.

KSP dengan cepat merespon, Menanggapi penyaluran bantuan beras yang bermasalah tersebut, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono meminta Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), termasuk Bulog segera menyelesaikan kendala yang ada/timbul.

Sebab, kata Edy, hal itu sudah muncul sejak setahun lalu.

"Terkait penyaluran bantuan beras di DKI yang terkendala, ini sudah kami tahu setahun lalu. Kami ingat waktu itu, pak Plt Sekjen (Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir) sudah menggelar rapat waktu itu soal ini. Urusan bantuan pangan ini ada di Pak Ketut ya (Deputi I Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa). Kami sarankan segera ditangani, karena DKI ini dekat banget, Ibu Kota ya. Dan seharusnya yang seperti ini nggak terjadi," tukas Edy.

"Agar segera diadakan rapat khusus, juga kalau butuh dukungan KSP. Karena batas waktunya sudah nggak banyak lagi. Bagaimana kita menggunakan waktu. Karena masalah data ini sudah lama, agar jadi atensi Pemprov DKI, Bapanas, dan Bulog," kata Edy.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan tahun 2023 pada hari Senin, 10 April 2023. Namun, kuota penyaluran yang diberikan sejak peluncuran pertama tersebut dihitung sejak Maret 2023.

Penyaluran bantuan beras dilakukan selama 3 bulan, sebanyak 10 kg per bulan, selama 3 bulan kepada sekitar 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Artinya periode bulan Maret-Mei 2023.

Bantuan beras ini menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog. Ditujukan untuk mengendalikan pergerakan harga beras di pasar. Tapi juga terutama untuk menjamin pasokan dan ketersediaan beras bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.