Advertisement
Penulis: Tomi
THE NEWS.CO.ID
CIANJUR -Bupati Kabupaten Cianjur diduga menyelewengan donasi asing yang dilaporkan Acsenahumanis Respon Foundation kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada jumat 16 Desember 2022 yang lalu, sempat buat geger publik kota kabupaten Cianjur.
walau pun demikian, orang nomor satu di kota Cianjur mengatakan, pelaporan itu tidak mempengaruhi bagi saya semua yang saya lakukan sudah memenuhi prosudur dengan adanya laporan itu tidak ada pengaruh.
"Laporan itu saya kira tidak ada pengaruh, aman-aman saja," kata Herman Suherman kepada Wartawan saat menijau kondisi kantor PWI Cianjur yang terdampak gempa bumi, Selasa (27/12/2022).
Bupati menegaskan, aktivitas kinerja pemerintah Kabupaten Cianjur tetap berjalan sebagaimana biasanya. Karena bantuan dari unit Emirates itu pada hari ke tiga yang pada saat itu masih ditangani oleh BNPB.
"Kewenangan kita setelah 20 hari transisi baru dialihkan kepada pemerintah Kabupaten Cianjur, dan saya yakin itu data terimanya ada dan distribusinya pun ada. Nanti akan kita publikasikan seperti 2.000 selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan 500 lampu bertenaga solar serta batere Charger untuk tenda," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Gempa (AMPG) Cianjur Deni Gawel Sunarya mengatakan, pak bupati boleh berkata demikian itu sah-sah saja.
"Tapi dari pihak kami laporan bukan satu terkait dugaan tentang itu saja, tetapi kasus-kasus yang lain pun masih banyak. Karena selama beliau menjadi bupati itu sudah banyak sekali melakukan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan terkait dugaan korupsi," ujarnya.
Lebih lanjut, Deni menegaskan, perkara kasus bupati Cianjur itu bukan masalah itu saja.
"Jadi kalau pak Bupati misalkan ya santai-santai saja dengan adanya laporan ke KPK, ya sah-sah saja. Silahkan saja nikmati, nanti endingnya akan seperti apa kami hanya bisa menonton," pungkasnya.
Sementara pemerhati anti korupsi Kabupaten Cianjur Dedi Mulyadi saat ditemui kampus Universitas Surya Kencana, Rabu (28/12/2022) menerangkan, saya sebagai masyarakat Cianjur menganggap positif, seharusnya sebagai pemangku jawaban harus bisa menjawab. Dalam hal ini Bupati Cianjur sudah menjelaskan bagaimana beliau menjelaskan secara rinci alokasi donasi tersebut.
"Bupati Cianjur menjelaskan dan bertanggungjawab terhadap angka donasi dan batuan tersebut dan sudah dijelaskan diawal, tetapi yang terpenting apa yang diadukan ke KPK merupakan Early Warning Sistem kepada pejabat yang mengelola bantuan tersebut. Artinya setiap pejabat tersebut dapat mengelola secara proforsional dan akuntabilitas yang perlu dipertanggungjawabkan secara perbal tetapi juga secara administrasinya, berapa dapat donasinya dan disebarkan dimana saja siapa saja yang dilibatkan itu harus diterangkan," terangnya kepada wartawan.
