Advertisement
Tomy
THE NEWS.CO.ID
CIANJUR -Segala bentuk yang di lakukan pemerintah telah dilakukan untuk memberantas pergerakan korupsi namun sayang sampai sekarang korupsi masih berkeliaran dan tumbuh subur dengan bermacam motif.
Seolah korupsi sudah menjadi tradisi yang merugikan negara namun pemerintah pun terus berjuang memberantas tapi sayang Korupsi terus menggerogoti negara dan melubangi keuangan negara.
Salah satunya dana desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi.
Apalagi ranahnya yang ada di daerah kecil dan pelosok menjadikan dana desa sangat perlu diawasi pengelolaannya.
Dengan banyaknya laporan dugaan kasus tindakan korupsi yang menyeret aparatur aktif maupun non aktif, misalnya mantan Kepala Desa, terkait dugaan kasus penyelewengan anggaran negara maupun penyalahan wewenang dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani, mengtakan mantan kepala desa bisa di laporkan jika cukup alat bukti
Hal itu di sampaikan Endan Hamdani Kepala Inspektorat Kabupaten Cianjur di ruang kerjanya. Selasa, (17/10/2023).
" Tugas Inspektorat membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah," ujar Kepala Inspektorat.
"Dalam menjalankan tupoksinya Inspektur di bantu Auditor dan P2UPD Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah," tambahnya.
Lebih lanjut Kepala Inspektorat Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani, menegaskan:
"Fungsi Inspektorat adalah pengawasan. APH yang punya kewenangan menghitung dan menyatakan kerugian negara,"
"Namun audit Inspektorat bisa jadi dasar penyidikan," tambahnya.
Selanjutnya sa'at ditanya media, apakah mantan kepala desa bisa di adukan ke Inspektorat, jika kemudian muncul bukti dugaan korupsi, penyelewengan anggaran serta aset desa.
"Mantan kades bisa kita panggil dan di mintai keterangan nya, asal cukup alat bukti pelaporan penyelewengan nya." Pungkasnya.
.jpg "Kemenhut Gelar Operasi Penertiban Aktifitas Usaha di Dalam Kawasan Hutan di Hulu DAS Cisadane")
