Advertisement
Deri Lesmana
THE NEWS.CO.ID
CIANJUR -Penggunaan Dana BOP PKBM diluar yang sudah diatur juklak juknis merupakan pelanggaran dan berpotensi menghadirkan indikasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Menurut Ketua Presidium Aliansi Masyarakat Untuk Penegakan Hukum ( AMPUH ) Kabupaten Cianjur, Ustad Yana mengatakan, Terkait tata kelola Dana BOP PKBM yang dilaksanakan berdasarkan 5 prinsip, fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
Transparansi Dana BOP PKBM yang diharapkan bisa menghadirkan pengawasan berbasis partisipasi publik, sehingga bisa menutup celah penyelewengan anggaran.
" Jadi pengelolaan BOP PKBM yang tertutup cenderung berpotensi melahirkan perilaku korup baik oleh pengelola PKBM ataupun para pelaksana kebijakan, yang pada akhirnya Dana BOP PKBM menjadi bancakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya saat ditanya media via chatting WhatsApp nya, Rabu (18/10/2023).
Masih lanjutnya, "Berbagai kasus dugaan korupsi Dana BOP PKBM banyak terjadi berbagai daerah mulai yang terjadi Kabupaten Langkat, Bima, Tulang Bawang Lampung, Bogor dan daerah lainnya," pungkasnya.
.jpg "Kemenhut Gelar Operasi Penertiban Aktifitas Usaha di Dalam Kawasan Hutan di Hulu DAS Cisadane")
