Diduga Ada Oknum Dinas dan Dewan yang Bermain di Dana PKBM Cianjur

Advertisement

Red.

THE NEWS.CO.ID 

CIANJUR -Kepala PKBM Nurul Fata Deni Abdul Kholik menerangkan, setelah selesai melaksanakan ujian dan ada kelulusan tahun pelajaran 2023 untuk siswa paket A atau setara SD 2 orang, paket B setara SMP 59 orang dan paket C setara SMA 315 orang. Lalu pihak sekolah melaksanakan evaluasi dengan guru atau tutor . “Hasil evaluasi tentang kegiatan belajar mengajar PKBM di Nurul Fata,” ujarnya. 

Ilusrasi.

Hasil evaluasi ini, kata Deni, ada siswa double dapodik sekitar  6 orang.  Contoh anak tersebut awalnya sekolah di PKBM Nurul Fata, lalu kemudian pindah ke sekolah lain. Otomatis dapodik nya double dan langsung pada saat ini juga dapodik di perbaharuhi dan siswa yang pindah ke sekolah lain, oleh operator PKBM nurul fata di keluarkan dapodiknya. Jadi di sistem dapodik tidak double dan sudah dilaporkan ke dinas pendidikan dan kebudayaan Cianjur dalam hal ini bidang Paudni. 

Begitu juga siswa awalnya sekolah di sekolah lain. lalu dalam perjalanan siswa tersebut pindah ke PKBM Nurul Fata , pas di cek di dapodik ternyata masuk di dapodik sekolah lain. lalu operator PKBM koordinasi dengan operator sekolah lain untuk memberikan penjelasan jika siswa yang bersangkutan sekolah di PKBM nurul fata dan akhirnya dapodik siswa masuk di PKBM nurul fata. 

“Sebenarnya masalah data double ini bisa diantisipasi kalau siswa tidak berpindah pindah sekolah.  Berdasarkan hasil evaluasi kami, sekarang kalau ada siswa yang mendaftar harus membuat penyataan dulu bahwa benar benar belajar di PKBM” paparnya.

Pada tahun 2021 lalu, seluruh PKBM se Kabupaten Cianjur diminta oleh  Pemkab Cianjur untuk melakukan pendataan siswa yang belum memiliki ijazah kesetaraan di atas usia 24  tahun. lalu oleh seluruh PKBM termasuk PKBM nurul fata melakukan pendataan dengan membuat kelompok belajar atau pokjar.

Dari mulai kelompok belajar di Sabandar, Ciherang dan Bojong, Sukamantri, serta di Babakan Sari, Ciharashas, Cimacan. Karena memiliki banyak kelompok belajar sehingga jumlah siswa menjadi banyak. 

Namun seiring berjalanan waktu, kelompok  belajar tidak berjalan karena tidak ada biaya  operasional penyelenggara sekolah  usia 24  tahun ke atas karena tidak ada dana dari pemerintah.  Hanya yang dibayar oleh pemerintah  usia di bawah 24 tahun . “Hal ini berimbas kepada pengurangan kembali kepada siswa dan dari kelompok belajar mengajukan siswa yang belajar di mutasikan atau keluar, karena yang mutasi siswa PKBM usianya sudah tua dan tidak ada biaya dari pemerintah,” paparnya . 

Ditambah lagi, kartu keluarga siswa usia di atas 24 tahun ke atas. Kartu keluarganya manual bukan kartu keluarga yang baru sekarang kartu keluarga harus barkot .  Jadi kalau ujian tidak bisa, harus di betulkan dulu ke dinas kependudukan dan catatan sipil Cianjur. “Karena sekarang kalau siswa ujian harus kartu keluarganya online dari dinas kependudukan dan catatan sipil,” paparnya.

Untuk sekarang kata Deni, hanya beberapa kelompok belajar yang bertahan, dari mulai kelompok belajar sabandar, babakan sari dan bojong. Sementara kelompok belajar lain tidak berjalan. 

Di lokasi yang berbeda di sisi lain di temukan adanya dugaan oknum dinas dan oknum anggota dewan yang turut serta bermain  dalam proses penyaluran bantuan dana PKBM terkait pembangunan di salah satu sekolah SMK, Pasca gempa Cianjur banyak pemilik PKBM yang berkeluh kesah terkait penyaluran bantuan PKBM hanya di titik yang di duga ada dugaan campur tangan pihak dinas dan oknum dewan di dalamnya.

Dalam keterangannya salah seorang pemilik PKBM yang tidak mau di sebutkan namanya menuturkan. "Bantuan PKBM dari pemerintah juga banyak yang tidak  sesuai dengan aturan dan mekanisme terkait dengan dikotomi tata kelola yang sudah di tetapkan, bahkan ada juga oknum yang memotong bantuan tersebut, secara terang-terangan serta adanya indikasi dugaan uji kompetensi yang tidak sesuai dengan anggaran yang di usulkan" terangnya.

Untuk itu kami menghimbau kepada pejabat yang terkait dan penegak hukum untuk dengan secepatnya melakukan audit dan pemeriksaan terkait ada nya dugaan manipulasi data dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkait tata kelola dan mekanisme penyaluran dana PKBM tersebut, guna mengantisipasi ternjadinya kerugian negara yang lebih besar lagi.

Saat awak media The News.co.id mengkonfirmasi terkait adanya dugaan keterlibatan oknum dinas melalui pesan singkat WhatsApp tidak ada respon sama sekali, hingga berita ini di tayangkan.