Advertisement
Penulis: Deri Lesmana
THE NEWS.CO.ID Cianjur
Kedatangan Menteri ATR/BPN Dalam rangka melakukan peninjauan kesiapan
Redistribusi Tanah PT MPM, di Cipanas, Kabupten, Cianjur.
Kedatangan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto ke PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) Rabu (26/10) lalu adalah atas inisiatif yang bersangkutan untuk melihat kesiapan PT MPM dalam melaksanakan kegiatan redistribusi tanah untuk masyarakat asli Desa Batulawang Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Menurut kuasa hukum PT MPM Ariano Sitorus, SH MH kedatangan Hadi berkaitan dengan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT MPM melalui Lembaga Bank Tanah sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
“Ini juga dalam rangka kepentingan Reforma Agraria yang akan diberikan kepada Masyarakat dengan cara komunal untuk jangka waktu sepuluh tahun sebelum penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakt untuk menghindari pengalihan hak kepada orang pihak ketiga,” jelas Ariano dalam keterangan persnya, Minggu (30).
Dalam kunjungan tersebut, Hadi mendengarkan penjelasan Direksi PT MPM dan kesediaan perusahaan untuk melaksanakan program Redistribusi Reforma Agraria kepada masyarakat petani asli yang telah dibina untuk menggarap secara resmi dari perusahaan dan sebagian dengan cara tumpang sari. Setelah mendapat penjelasan dari Direksi PT MPM dan persetujuan melakukan redistribusi lahan kepada petani, selanjutnya Hadi melakukan wawancara langsung kepada masyarakat petani dengan menyampaikan kepada petani asli Batulawan bahwa pemerintah hadir ditengah masyarakat dalam program reforma agraria.
“Beliau mengatakan pemerintah akan memberikan tanah seluas 200 Ha tanah kepada masyarakat petani dengan cara komunal selama 10 tahun sebelum diserahkan sertifikat hak atas tanah kepada petani guna menghindari pengalihan kepada pemodal atau mafia tanah,” ujarnya.
Ariano menjelaskan kedatangan Hadi bukan atas undangan pihak PT MPM dan tidak mengundang media. Kedatangan Hadi tentu ada standar protokoler oleh instansi yang bersangkutan. MPM tidak dapat bisa memberikan akses kepada pada saat acara tersebut untuk menghindari adanya kesalahan memberikan keterangan atas maksud dan tujuan kunjungan tersebut, tutup Ariano (tuturnya).
